ekonomi.bisnis.com Open in urlscan Pro
2606:4700::6812:95e  Public Scan

Form analysis
0 forms found in the DOM

Text Content

 * Konten Premium
 * E-Paper
 * BisnisIndonesia.id
 * Bisnismuda.id
 * Konten Interaktif
 * Bisnis Plus
 * Bisnisgrafik
 * Tv.Bisnis.com
 * Hypeabis.id
 * Context.id

Breaking News
Masih di Mekkah, Rizieq Shihab Tak Nyoblos di Pilkada Serentak 2024
Pakai Kemeja Safari Coklat, Prabowo Nyoblos di TPS Hambalang
Tok! Harga Tiket Pesawat Nataru Turun 10%
Momen Akhir Tahun, GoSend Ungkap Tiga Barang yang Pengirimannya Meningkat
BP Batam Gelar FGD Audit LMS dan Perumusan Proyeksi Investasi
Dukung Industri Kreatif, Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Go Global
11.600 Orang Tandatangani Petisi Tolak PPN 12%, Pak Prabowo Harus Tahu!
Kelola Uang Lebih Mudah dengan Fitur Atur Limit di BRImo
Pemberdayaan UMKM Perempuan di Purwokerto Lewat Budi Daya Lebah Klanceng
Ekonomi
Login

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

 * Home
   Konten Premium
 * Ekonomi
 * APBN
 * Pajak
 * Industri
 * Infrastruktur
 * Energi
 * Trade
 * Translog
 * Properti
 * Ekonomi Global

(Click to Visit)
Konten Premium
Bisniscom
 * Market
 * Kabar24
 * Finansial
 * Tekno
 * Ekonomi
 * Style
 * Hijau
 * Bola
 * Otomotif
 * Infografik
 * Entrepreneur
 * Foto
 * Indeks

Bisnis Network
 * Konten Premium
 * Bisnis Plus
 * E-paper
 * Bisnis Grafik
 * BisnisIndonesia.id
 * Bisnis TV
 * Konten Interaktif
 * BisnisMuda.id
 * Hypeabis
 * Context.id

Bisnis Regional
 * Jakarta
 * Sumatra
 * Bandung
 * Surabaya
 * Banten
 * Kalimantan
 * Semarang
 * Sulawesi
 * Bali
 * Papua

Available on:


Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

 * Home
 * Ekonomi
 * Ekonomi


INGIN JADI ANGGOTA OECD, INDONESIA HARUS BERESKAN MASALAH KETIMPANGAN EKONOMI

Alexander Bohmer, Head of the South and Southeast Asia Division in the Global
Relation dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD),
menyatakan Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat potensial untuk
mendorong ekonomi. Namun saat ini, Indonesia tercatat masih sebagai key partner
OECD bersama dengan Brasil, China, India, dan Afrika Selatan.
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com
Rabu, 9 Oktober 2019 | 15:37
Share
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

Perbesar
Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Masalah kemiskinan dan rendahnya partisipasi perempuan
dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi penyebab sulitnya Indonesia menarik
perhatian investor dan menjadi bagian dari Organisation for Economic Cooperation
and Development.

Alexander Bohmer, Head of the South and Southeast Asia Division in the Global
Relation dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD),
menyatakan Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat potensial untuk
mendorong ekonomi. Namun saat ini, Indonesia tercatat masih sebagai key partner
OECD bersama dengan Brasil, China, India, dan Afrika Selatan.

Oleh sebab itu, Alexander menyatakan jika Indonesia ingin masuk kategori negara
berpenghasilan tinggi atau negara maju pada 2045, perlu ada penuntasan atas
masalah kesenjangan dan kemiskinan melalui investasi pendidikan bagi sumber daya
manusia (SDM).

“Ada tantangan di mana pendidikan itu memacu produktivitas, jadi isunya ada di
pemerataan edukasi,” kata Alexander di Kantor Bappenas, Rabu (9/10/2019).



Dia menyatakan, ekonomi di Indonesia memang memiliki kecenderungan untuk
bertumbuh positif jika angka kesenjangan menurun, terutama kesenjangan
penghasilan. Dia menyoroti masalah lainnya adalah aturan atau regulasi yang
restriktif bagi investor.

Alhasil, FDI yang masih tumbuh tinggi di Indonesia masih berpusat pada sektor
perumahan, media, dan perikanan. Sementara itu, FDI dengan sumbangan tertinggi
bagi pertumbuhan PDB yakni manufaktur tercatat tumbuh paling rendah di antara
semua sektor.

Baca Juga

 * Bappenas dan OECD Bahas Tantangan Ekonomi Indonesia

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang
Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan Indonesia
memang belum termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pasalnya,
kesenjangan akses ekonomi masih terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia,
khususnya penduduk perempuan.

“Jadi ekonomi inklusif yang kita hadapi tantangannya, kesenjangan penghasilan,
ketidaksetaraan gender, dan kesenjangan ekonomi regional,” kata Amalia.

Dia menambahkan, dengan pencapaian gini rasio 0,39, kontribusi penduduk
perempuan bagi ekonomi Indonesia baru 36,62%. Selain itu, kontribusi pendapatan
kaum perempuan dari 2010 sampai 2016 tercatat tumbuh lambat. Adapun pada 2010,
kontribusi penghasilan perempuan adalah 33,5%, dan pada 2016 sudah mencapai
36,42%.

Menurut Amalia, kondisi ini menandakan masih besarnya kesenjangan gender yang
membatasi produktivitas perempuan untuk mendorong ekonomi.

“Mayoritas perempuan juga masih bergerak pada sektor informal,” sambung Amalia.

Amalia mencatat, ada sejumlah provinsi di Indonesia yang masih mencatatkan
kontribusi perempuan rendah dalam struktur perekonomian. Misalnya saja; Jambi,
Jawa Barat, Lampung, Kepulauan Riau, Papua Barat, Bangka Belitung, Gorontalo,
Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan kontribusi yang
terendah di bawah 20% bagi perekonomian daerahnya antara lain; Pulau Taliabu,
Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Muna Barat, Kabupaten
Mamuju Utara, Kabupaten Sukamara, Siak, Luwu Utara, dan Pringsewu.

Ekonom senior Emil Salim menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia bebas
kemiskinan pada 2030, maka untuk menurunkan tingkat kemiskinan memerlukan
keterlibatan dari semua masyarakat. Dia menegaskan pentingnya program
pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan tertumpu pada ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang setara.

“Ini yang dikejar semua ini tertuju pada diri manusia agar kemiskinan hilang,
otak berkembang, manusia pandai, kesehatan sehat, tidak ada stunting mencapai
seluruh Tanah Air,” paparnya.

--------------------------------------------------------------------------------

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Gloria Fransisca Katharina Lawi
Editor : Achmad Aris


TOPIK

 * oecd

Share
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

Konten Premium


DAPATKAN INFORMASI KOMPREHENSIF DI BISNIS.COM YANG DIOLAH SECARA MENDALAM UNTUK
MENAVIGASI BISNIS ANDA. SILAKAN LOGIN UNTUK MENIKMATI ARTIKEL KONTEN PREMIUM.

Premium
6 jam yang lalu

KISI-KISI UNTUK PEMEGANG SAHAM GOTO SOAL LAJU 2025

Premium
7 jam yang lalu

PILAH-PILIH SAHAM LAPIS DUA JELANG AKHIR TAHUN, MANA PALING PROSPEKTIF?

Artikel Premium Lainnya


ARTIKEL TERKAIT

OECD BERI SARAN UNTUK KEREK PENDAPATAN RI, BUKAN CUMA PPN 12%

OECD PREDIKSI PERTUMBUHAN EKONOMI RI CAPAI 5,2% PADA 2025

RI RENCANA GABUNG BRICS, SEKJEN OECD PASTIKAN PROSES AKSESI TAK TERPENGARUH




BERITA LAINNYA

 * SELESAI NYOBLOS DI GEBLUG, CABUP ENDAH SUBEKTI: KAMI SEBAR SAKSI DI 1.355 TPS

 * NYOBLOS BARENG KELUARGA, KUSTINI OPTIMISTIS BISA MEMENANGKAN PILKADA SLEMAN

 * USAI NYOBLOS, AFNAN PANTAU PERHITUNGAN SUARA DI POSKO PEMENANGAN

 * MUDAH DIAKSES, LAYANAN PAYLATER DI INDONESIA TERUS TUMBUH

 * ACARA ANNIVERSARY KE-11 NORMA AESTHETIC CLINIC SUKSES GAET PELANGGAN BARU

 * TREN POSITIF PENJUALAN PRODUK ELEKTRONIK DI SOLO,TV DAN AC PALING DICARI


BERITA TERBARU

Ekonomi
2 menit yang lalu

BAHLIL UNGKAP SKEMA SUBSIDI BBM BAKAL BERBENTUK KOMBINASI BLT DAN LANGSUNG
KHUSUS TRANSPORTASI UMUM

Energi & Tambang
10 menit yang lalu

SUBSIDI BBM BAKAL DIUBAH JADI SKEMA BLT, INI KRITERIA & SYARAT PENERIMANYA

Ekonomi
1 jam yang lalu

TEKAN KEKERASAN, MENTERI TRENGGONO SIAPKAN SKEMA LINDUNGI ABK DI LUAR NEGERI

Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

HARGA PANGAN HARI INI (27/11): CABAI HINGGA BERAS TURUN DI MOMEN PILKADA 2024

Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

MENKO PANGAN ZULHAS TANCAP GAS, KEJAR SWASEMBADA PANGAN SEBELUM 2027

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro


TERPOPULER

1

BPHTB RUMAH MBR DIHAPUS, PENGEMBANG: KADO ISTIMEWA BAGI PASAR PROPERTI

2

TOK! HARGA TIKET PESAWAT NATARU TURUN 10%

3

PPN NAIK JADI 12%, PRABOWO BAKAL GUYUR BANSOS UNTUK KELAS MENENGAH?

4

HISTORIA BISNIS: MOMEN SINGKAT GRUP SALIM JALANKAN PABRIK KARDUS

5

DITJEN PAJAK BANTAH TAK TERBUKA SOAL KENAIKAN PPN JADI 12%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro


# HOT TOPIC


 * PILKADA 2024


 * PROGRAM TAX AMNESTY


 * PENETAPAN UMP


 * TARIF PPN 12%


 * KTT G20 BRAZIL


 * PILPRES AS 2024


 * MAUNG PINDAD


 * SRITEX


 * RETREAT KABINET MERAH PUTIH


 * KABINET MERAH PUTIH

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro


REKOMENDASI KAMI

HISTORIA BISNIS: MOMEN SINGKAT GRUP SALIM JALANKAN PABRIK KARDUS

DONALD TRUMP BAKAL NAIKKAN TARIF IMPOR CHINA, KANADA, DAN MEKSIKO

TOP 5 NEWS BISNISINDONESIA.ID: HARGA AVTUR, RUMAH GRATIS, DAN SERANGAN API
BAYANGAN

TAK CUKUP BANGUN PABRIK, RI DORONG APPLE INVESTASI PROYEK AI

MENGEJAR MAKAN GRATIS DARI AMERIKA SERIKAT, BRASIL, HINGGA KE NEGERI CHINA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LANGKAH ISTANA TANGANI BANYAKNYA ADUAN ISENG DI LAPOR MAS WAPRES

20 November 2024


FOTO

3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro




TERPOPULER

1

BPHTB RUMAH MBR DIHAPUS, PENGEMBANG: KADO ISTIMEWA BAGI PASAR PROPERTI

2

TOK! HARGA TIKET PESAWAT NATARU TURUN 10%

3

PPN NAIK JADI 12%, PRABOWO BAKAL GUYUR BANSOS UNTUK KELAS MENENGAH?

4

HISTORIA BISNIS: MOMEN SINGKAT GRUP SALIM JALANKAN PABRIK KARDUS

5

DITJEN PAJAK BANTAH TAK TERBUKA SOAL KENAIKAN PPN JADI 12%


Connect With Us
Copyright © 2024 - Bisnis Indonesia - 212
BIG Media
Bisnis.com BisnisIndonesia.id BisnisMuda.id HypeAbis.id Context.id
DataIndonesia.id Solopos.com HarianJogja.com
BIG Services
Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Konten Premium Bisnis Plus Bisnis TV
BroadCash
Regional
Jakarta Bandung Banten Semarang Bali
Sumatra Surabaya Kalimantan Sulawesi Papua
Informasi
Tentang Kami Info Iklan Kebijakan Privasi Kode Etik Kontak Kami Karir
To top