www.hukumonline.com
Open in
urlscan Pro
2606:4700:20::681a:fcc
Public Scan
Submitted URL: http://hukumonline.com/
Effective URL: https://www.hukumonline.com/
Submission: On June 22 via manual from US — Scanned from DE
Effective URL: https://www.hukumonline.com/
Submission: On June 22 via manual from US — Scanned from DE
Form analysis
0 forms found in the DOMText Content
Pantau Kewajiban Hukum Perusahaan Anda Di Sini! Katalog Produk Berlangganan Pro Pro Solusi Wawasan Hukum Daftar Masuk Klinik THE RIGHT OF CHILDREN OF MIXED MARRIAGES TO OWN A HOUSE Selengkapnya Utama PRACTICE LEADERS HUKUMONLINE 2023: MUDAHKAN PUBLIK PILIH KANTOR HUKUM YANG TEPAT Selengkapnya Utama PERLU TEROBOSAN HUKUM UNTUK MERAMPAS ASET TINDAK PIDANA Selengkapnya Utama PENDAFTARAN SEGERA DIBUKA, IKUTI AJANG LOMBA LARI HUKUMONLINE RUN 2023! Selengkapnya 1. 2. 3. 4. The Right of Children of Mixed Marriages to Own a House Practice Leaders Hukumonline 2023: Mudahkan Publik Pilih Kantor Hukum yang Tepat Perlu Terobosan Hukum untuk Merampas Aset Tindak Pidana Pendaftaran Segera Dibuka, Ikuti Ajang Lomba Lari Hukumonline Run 2023! -------------------------------------------------------------------------------- TERBARU 22 Jun 2023 Begini Proses dan Prosedur Pengakhiran Perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran Premium Stories Mengenal Borgol dan Sejarahnya Mendorong Pemerintah Meregulasi Artificial Intelligence Konsekuensi Pencabutan Status Pendemi Covid-19 menjadi Endemi Lihat Semua Lihat Semua PUSAT DATA * Peraturan * Putusan * English Translated Update Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023Pro PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC Konservasi Energi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023Pro KONSERVASI ENERGI Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023Pro BESARAN BAGIAN PREMI UNTUK PENDANAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN Lihat Semua Lihat Semua Perjanjian Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 537/Pdt.G/2013/Pn.BksPro NY. BETTY PATTY KAYHATU vs. PT. SINAR BAHANA MULYA Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2022/Pn.Niaga.Jkt.PstPro NGASIDJO ACHMAD vs. WILLING LEARNED, S.H., M.Kn.; JESCONIAH SIAHAAN, S.H., LL.M.; ANDRIANSYAH TIAWARMAN K, S.H., M.H. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (MK) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023Pro PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Lihat Semua Lihat Semua Komoditi, Bursa & Kontrak Berjangka Regulation of The Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 4 of 2023Pro THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE COMMODITY FUTURES TRADING SUPERVISORY AGENCY NUMBER 11 OF 2022 ON THE DETERMINATION OF THE LIST OF TRADABLE CRYPTO ASSETS WITHIN THE PHYSICAL MARKET FOR CRYPTO ASSETS Transportasi Udara Circular The Minister of Transportation Number SE 16 of 2023Pro HEALTH PROTOCOLS FOR TRAVELERS BY AIR TRANSPORTATION DURING THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ENDEMIC TRANSITION PERIOD Perkeretaapian Circular The Minister of Transportation Number SE 17 of 2023Pro HEALTH PROTOCOLS FOR TRAVELERS BY RAILWAY TRANSPORTATION DURING THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ENDEMIC TRANSITION PERIOD Lihat Semua Lihat Semua PERATURAN KONSOLIDASI Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang berdampak pada peraturan tersebut. Contoh Peraturan Konsolidasi LEGAL ANALYSIS Pro Selengkapnya Indonesian Legal Briefs PERATURAN BARU MENGENAI PROSEDUR PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DIPERKENALKAN Transportation and Logistic Service Menteri Kelautan dan Perikanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“PermenKP 20 Tahun 2023”) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“Perpres 8/2023”).[1] PermenKP 20/2023 berlaku untuk operasional semua pelaku usaha yang menangani ... Lihat Selengkapnya Indonesian Legal Briefs BATAS MINIMUM SEBESAR 25% - 85% UNTUK NILAI TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI DITETAPKAN Infrastructure and Construction Services Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri”) No. 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Kementerian”) Tahun 2022 – 2024, Menteri menerbitkan Keputusan No. 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) Jasa Konstruksi (“Kepmen ... Indonesian Legal Briefs 18 BENTUK PENYELENGGARA JASA KEUANGAN WAJIB TERAPKAN PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM General Financial Service Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini mengeluarkan Peraturan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pecegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal (secara bersama-sama disebut “APU, PPT and PPPSPM”) di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 8/2023”), yang telah berlaku sejak 14 Juni 2023. Dengan demikian, Pertauran OJK No. 12/POJK.01/2017 dan perubahannya (“POJK 12/2017”), yang ... Indonesian Legal Briefs SIMPANAN MELEBIHI BATAS PENJAMINAN LPS AKAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME LIKUIDASI BANK Banking Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan bagi nasabah bank (“Simpanan”) menyusul terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”),[1] Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) telah menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan (“Peraturan 1/2023”), yang berlaku sejak 25 Mei 2023.[2] Pada saat mulai berlaku, Peraturan 1/ Tahun 2023 sekaligus ... PERATURAN KONSOLIDASI Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang berdampak pada peraturan tersebut. Contoh Peraturan Konsolidasi Hukumonline Pro Pro Referensi Tepercaya Anda dalam Riset HukumBerlangganan Hukumonline Pro sekarang dan dapatkan: Berlangganan Sekarang * Analisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa * Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan * Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis * Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan. Berlangganan Sekarang PREMIUM STORIES Temukan artikel hukum komprehensif dari Hukumonline! PREMIUM STORIES Kamis, 22 Juni 2023 • Bacaan 5 menit MENGENAL BORGOL DAN SEJARAHNYA Aji Prasetyo Kamis, 22 Juni 2023 • Bacaan 5 menit MENGENAL BORGOL DAN SEJARAHNYA Aji Prasetyo -------------------------------------------------------------------------------- 21 Jun 2023 • Bacaan 5 menit PENJELASAN TENTANG OBJEK PESAWAT TERBANG SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN Moch. Dani Pratama Huzaini 20 Jun 2023 • Bacaan 7 menit MEMINJAM NAMA ORANG LAIN UNTUK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DAN BERINVESTASI Hamalatul Qurani Lihat SemuaLihat Semua Premium Stories KLINIK HUKUM Lihat Semua Kenegaraan REGULASI PENGATURAN BATAS WILAYAH INDONESIA Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. PidanaPidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah? BisnisIzin Usaha untuk Kegiatan Jual Beli BBM PidanaDasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK BisnisPenganiayaan ODGJ, Begini Jerat Hukumnya PidanaCara Klaim Jasa Raharja dan Buat Laporan Kecelakaan KeluargaCara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam Lihat Semua Klinik Ada masalah hukum?Dapatkan saran dari konsultan hukum berpengalaman, mulai dari Rp 30.000, Konsultasi Sekarang Ingin Legalitas Bisnis Anda Terjamin?Akurat, praktis, terjangkau. Sesuaikan kebutuhan pendirian dan izin usahamu dengan aturan terbaru. Cari Tahu Sekarang EVENTS Lihat Semua Talks Event(Free) Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong Keberlakuan KUHP di tahun 2026 Talks EventMasterclass Pelindungan Data Pribadi: Menguasai Teori, Regulasi dan Implementasi Talks EventPerlindungan Konsumen: Tantangan dan Nilai Tambah untuk Pelaku Usaha Talks EventOnline Class: Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Periode Juli Agustus 2023 Talks Event(Free) Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong Keberlakuan KUHP di tahun 2026 Talks EventMasterclass Pelindungan Data Pribadi: Menguasai Teori, Regulasi dan Implementasi Talks EventPerlindungan Konsumen: Tantangan dan Nilai Tambah untuk Pelaku Usaha Talks EventOnline Class: Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Periode Juli Agustus 2023 Lihat Semua Event ENTERPRISE SOLUTION REGULATORY COMPLIANCE SYSTEM Platform terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum Anda. RCS mengedepankan tampilan antarmuka yang responsif, dilengkapi dengan rincian daftar kewajiban serta sanksi hukum untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan Anda. Selengkapnya DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (EXDOMA) Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengelola, menyimpan dan mencari dokumen secara elektronik. Exdoma dilengkapi dengan fitur notifikasi, dasbor untuk menampilkan status dan histori dari suatu dokumen, serta audit trail untuk melihat aktivitas dan status pekerjaan secara terintegrasi. Selengkapnya ENTERPRISE SOLUTION Regulatory Compliance System Platform terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum Anda. RCS mengedepankan tampilan antarmuka yang responsif, dilengkapi dengan rincian daftar kewajiban serta sanksi hukum untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan Anda. Selengkapnya Document Management System (Exdoma) Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengelola, menyimpan dan mencari dokumen secara elektronik. Exdoma dilengkapi dengan fitur notifikasi, dasbor untuk menampilkan status dan histori dari suatu dokumen, serta audit trail untuk melihat aktivitas dan status pekerjaan secara terintegrasi. Selengkapnya FOTO & VIDEO KEPALA KANTOR PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR WAHONO SAPUTRO DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS RAFAEL ALUN WORKSHOP PERKEMBANGAN TERBARU OSS RBA DALAM REZIM PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO Lihat Semua Foto & Video KEPALA KANTOR PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR WAHONO SAPUTRO DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS RAFAEL ALUN Kamis, 22 Jun 2023 WORKSHOP PERKEMBANGAN TERBARU OSS RBA DALAM REZIM PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO Kamis, 22 Jun 2023 KPK TAHAN KADIS PUPR PAPUA GERIUS ONE TERKAIT KASUS LUKAS ENEMBE Kamis, 22 Jun 2023 NAGIH UTANG GAK BOLEH BAWA2 POLISI! KENAPA? Kamis, 22 Jun 2023 DAPATKAH AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING) DIBATALKAN? - DR. GHANSHAM ANAND, S.H., M.KN - PKHB UNAIR Kamis, 22 Jun 2023 FOTO DAN VIDEO Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro Diperiksa KPK Terkait Kasus Rafael Alun Workshop Perkembangan Terbaru OSS RBA dalam Rezim Perizinan Usaha Berbasis Risiko KPK Tahan Kadis PUPR Papua Gerius One Terkait Kasus Lukas Enembe Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa? Dapatkah Akta Perdamaian (Van Dading) Dibatalkan? - Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn - PKHB Unair Lihat Semua POJOK PERADI Lihat Semua MENURUT FAHRI BACHMID, PEMAKZULAN PRESIDEN SANGAT KOMPLEKS DAN TIDAK MUDAH Menurut Fahri Bachmid, Pemakzulan Presiden Sangat Kompleks dan Tidak Mudah Bekerja Sama dengan ABA, Peradi Gelar Rangkaian Terakhir Pelatihan Pelindungan Data Pribadi Halalbihalal Peradi Angkat Kebersamaan dan Berbagi Peran demi Pencari Keadilan Urgensi Fungsi Pengawasan dalam Pelindungan Data Pribadi Wujud Kasih DPN Peradi bagi Lingkungan Sekitar Peradi Tower Lihat Semua Artikel Pojok Peradi POJOK KUHP Lihat Semua DOKUMENTASI PENGESAHAN RUU KUHP MENJADI KUHP DAN PEMBAHASAN RUU KUHP Dokumentasi Pengesahan RUU KUHP menjadi KUHP dan Pembahasan RUU KUHP Klarifikasi 4 Pasal KUHP yang Jadi Kontroversi Keunggulan KUHP Perubahan Draft RUU KUHP Sebelum dan Sesudah Dialog Publik Sosialisasi dalam Setiap Tahapan Pembentukan RKUHP Lihat Semua Artikel Pojok KUHP INFOGRAFIK Lihat Semua 1. 2. 3. 4. Lihat Semua Infografik Hukumonline Pro Pro Referensi Tepercaya Anda dalam Riset HukumBerlangganan Hukumonline Pro sekarang dan dapatkan: Berlangganan Sekarang * Analisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa * Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan * Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis * Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan. Berlangganan Sekarang AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia Phone: +62 21 - 2270 - 8910Fax: +62 21 - 2270 - 8909 customer@hukumonline.comredaksi@hukumonline.com ProLegal AnalysisPusat DataPremium Stories SolusiRegulatory Compliance SystemDocument Management SystemIzin UsahaKonsultasi HukumPembuatan Dokumen Wawasan HukumKlinikBeritaJurnalOnline CourseEventPKPARankingOnline Publication HukumonlineTentang KamiRedaksiPedoman Media SiberKode EtikSyarat Penggunaan LayananBantuan & FAQKarir 2023 Hak Cipta Milik Hukumonline.com Dapatkan Berita dan Klinik Hukum Terbaru dari Hukumonline.com word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1 mmMwWLliI0fiflO&1