www.hukumonline.com Open in urlscan Pro
2606:4700:20::681a:fcc  Public Scan

Submitted URL: http://hukumonline.com/
Effective URL: https://www.hukumonline.com/
Submission: On June 22 via manual from US — Scanned from DE

Form analysis 0 forms found in the DOM

Text Content

Pantau Kewajiban Hukum Perusahaan Anda Di Sini!

Katalog Produk
Berlangganan Pro
Pro
Solusi
Wawasan Hukum
Daftar
Masuk

Klinik


THE RIGHT OF CHILDREN OF MIXED MARRIAGES TO OWN A HOUSE



Selengkapnya
Utama


PRACTICE LEADERS HUKUMONLINE 2023: MUDAHKAN PUBLIK PILIH KANTOR HUKUM YANG TEPAT



Selengkapnya
Utama


PERLU TEROBOSAN HUKUM UNTUK MERAMPAS ASET TINDAK PIDANA



Selengkapnya
Utama


PENDAFTARAN SEGERA DIBUKA, IKUTI AJANG LOMBA LARI HUKUMONLINE RUN 2023!



Selengkapnya
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 


The Right of Children of Mixed Marriages to Own a House

Practice Leaders Hukumonline 2023: Mudahkan Publik Pilih Kantor Hukum yang Tepat

Perlu Terobosan Hukum untuk Merampas Aset Tindak Pidana

Pendaftaran Segera Dibuka, Ikuti Ajang Lomba Lari Hukumonline Run 2023!



--------------------------------------------------------------------------------


TERBARU

22 Jun 2023
Begini Proses dan Prosedur Pengakhiran Perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran
Premium Stories
Mengenal Borgol dan Sejarahnya
Mendorong Pemerintah Meregulasi Artificial Intelligence
Konsekuensi Pencabutan Status Pendemi Covid-19 menjadi Endemi
Lihat Semua Lihat Semua



PUSAT DATA

 * Peraturan
 * Putusan
 * English Translated

Update
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023Pro
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
FASILITAS HAKIM AD HOC
Konservasi Energi
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023Pro
KONSERVASI ENERGI
Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023Pro
BESARAN BAGIAN PREMI UNTUK PENDANAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
Lihat Semua Lihat Semua
Perjanjian
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 537/Pdt.G/2013/Pn.BksPro
NY. BETTY PATTY KAYHATU vs. PT. SINAR BAHANA MULYA
Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-Renvoi
Prosedur/2022/Pn.Niaga.Jkt.PstPro
NGASIDJO ACHMAD vs. WILLING LEARNED, S.H., M.Kn.; JESCONIAH SIAHAAN, S.H.,
LL.M.; ANDRIANSYAH TIAWARMAN K, S.H., M.H.
Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (MK)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023Pro
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Lihat Semua Lihat Semua
Komoditi, Bursa & Kontrak Berjangka
Regulation of The Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 4 of
2023Pro
THE AMENDMENT TO REGULATION OF THE COMMODITY FUTURES TRADING SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 11 OF 2022 ON THE DETERMINATION OF THE LIST OF TRADABLE CRYPTO ASSETS
WITHIN THE PHYSICAL MARKET FOR CRYPTO ASSETS
Transportasi Udara
Circular The Minister of Transportation Number SE 16 of 2023Pro
HEALTH PROTOCOLS FOR TRAVELERS BY AIR TRANSPORTATION DURING THE CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) ENDEMIC TRANSITION PERIOD
Perkeretaapian
Circular The Minister of Transportation Number SE 17 of 2023Pro
HEALTH PROTOCOLS FOR TRAVELERS BY RAILWAY TRANSPORTATION DURING THE CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) ENDEMIC TRANSITION PERIOD
Lihat Semua Lihat Semua


PERATURAN KONSOLIDASI

Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan
perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang
berdampak pada peraturan tersebut.

Contoh Peraturan Konsolidasi


LEGAL ANALYSIS

Pro
Selengkapnya
Indonesian Legal Briefs

PERATURAN BARU MENGENAI PROSEDUR PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM
DIPERKENALKAN

Transportation and Logistic Service

Menteri Kelautan dan Perikanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 20
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian dan
Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“PermenKP 20 Tahun 2023”) yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“Perpres 8/2023”).[1]  PermenKP
20/2023 berlaku untuk operasional semua pelaku usaha yang menangani ...

Lihat Selengkapnya
Indonesian Legal Briefs

BATAS MINIMUM SEBESAR 25% - 85% UNTUK NILAI TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI DITETAPKAN

Infrastructure and Construction Services

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri”) No. 4/IN/M/2022 tentang Strategi
Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Kementerian”) Tahun 2022 – 2024, Menteri
menerbitkan Keputusan No. 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) Jasa Konstruksi (“Kepmen ...

Indonesian Legal Briefs

18 BENTUK PENYELENGGARA JASA KEUANGAN WAJIB TERAPKAN PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM

General Financial Service

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini mengeluarkan Peraturan No. 8 tahun
2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, dan Pecegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal (secara
bersama-sama disebut “APU, PPT and PPPSPM”) di Sektor Jasa Keuangan (“POJK
8/2023”), yang telah berlaku sejak 14 Juni 2023. Dengan demikian, Pertauran OJK
No. 12/POJK.01/2017 dan perubahannya (“POJK 12/2017”), yang ...

Indonesian Legal Briefs

SIMPANAN MELEBIHI BATAS PENJAMINAN LPS AKAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME
LIKUIDASI BANK

Banking

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan bagi
nasabah bank (“Simpanan”) menyusul terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”),[1] Lembaga
Penjamin Simpanan (“LPS”) telah menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2023 tentang
Program Penjaminan Simpanan (“Peraturan 1/2023”), yang berlaku sejak 25 Mei
2023.[2] Pada saat mulai berlaku, Peraturan 1/ Tahun 2023 sekaligus ...


PERATURAN KONSOLIDASI

Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan
perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang
berdampak pada peraturan tersebut.

Contoh Peraturan Konsolidasi
Hukumonline Pro Pro
Referensi Tepercaya Anda dalam Riset HukumBerlangganan Hukumonline Pro sekarang
dan dapatkan:
Berlangganan Sekarang

 * Analisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa

 * Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan

 * Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis

 * Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah
   peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan.

Berlangganan Sekarang


PREMIUM STORIES

Temukan artikel hukum komprehensif dari Hukumonline!


PREMIUM STORIES

Kamis, 22 Juni 2023 • Bacaan 5 menit

MENGENAL BORGOL DAN SEJARAHNYA

Aji Prasetyo
Kamis, 22 Juni 2023 • Bacaan 5 menit


MENGENAL BORGOL DAN SEJARAHNYA

Aji Prasetyo

--------------------------------------------------------------------------------

21 Jun 2023 • Bacaan 5 menit

PENJELASAN TENTANG OBJEK PESAWAT TERBANG SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN

Moch. Dani Pratama Huzaini

20 Jun 2023 • Bacaan 7 menit

MEMINJAM NAMA ORANG LAIN UNTUK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DAN BERINVESTASI

Hamalatul Qurani

Lihat SemuaLihat Semua Premium Stories


KLINIK HUKUM

Lihat Semua
Kenegaraan


REGULASI PENGATURAN BATAS WILAYAH INDONESIA

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.
PidanaPidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?
BisnisIzin Usaha untuk Kegiatan Jual Beli BBM
PidanaDasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK
BisnisPenganiayaan ODGJ, Begini Jerat Hukumnya
PidanaCara Klaim Jasa Raharja dan Buat Laporan Kecelakaan
KeluargaCara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam
Lihat Semua Klinik
Ada masalah hukum?Dapatkan saran dari konsultan hukum berpengalaman, mulai dari
Rp 30.000,
Konsultasi Sekarang
Ingin Legalitas Bisnis Anda Terjamin?Akurat, praktis, terjangkau. Sesuaikan
kebutuhan pendirian dan izin usahamu dengan aturan terbaru.
Cari Tahu Sekarang


EVENTS

Lihat Semua
Talks Event(Free) Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong
Keberlakuan KUHP di tahun 2026
Talks EventMasterclass Pelindungan Data Pribadi: Menguasai Teori, Regulasi dan
Implementasi
Talks EventPerlindungan Konsumen: Tantangan dan Nilai Tambah untuk Pelaku Usaha
Talks EventOnline Class: Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Periode Juli
Agustus 2023
Talks Event(Free) Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong
Keberlakuan KUHP di tahun 2026
Talks EventMasterclass Pelindungan Data Pribadi: Menguasai Teori, Regulasi dan
Implementasi
Talks EventPerlindungan Konsumen: Tantangan dan Nilai Tambah untuk Pelaku Usaha
Talks EventOnline Class: Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Periode Juli
Agustus 2023
Lihat Semua Event


ENTERPRISE SOLUTION

REGULATORY COMPLIANCE SYSTEM

Platform terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum Anda. RCS mengedepankan
tampilan antarmuka yang responsif, dilengkapi dengan rincian daftar kewajiban
serta sanksi hukum untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan Anda. Selengkapnya

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (EXDOMA)

Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengelola, menyimpan dan
mencari dokumen secara elektronik. Exdoma dilengkapi dengan fitur notifikasi,
dasbor untuk menampilkan status dan histori dari suatu dokumen, serta audit
trail untuk melihat aktivitas dan status pekerjaan secara terintegrasi.
Selengkapnya


ENTERPRISE SOLUTION

Regulatory Compliance System

Platform terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum Anda. RCS mengedepankan
tampilan antarmuka yang responsif, dilengkapi dengan rincian daftar kewajiban
serta sanksi hukum untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan Anda.

Selengkapnya
Document Management System (Exdoma)

Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengelola, menyimpan dan
mencari dokumen secara elektronik. Exdoma dilengkapi dengan fitur notifikasi,
dasbor untuk menampilkan status dan histori dari suatu dokumen, serta audit
trail untuk melihat aktivitas dan status pekerjaan secara terintegrasi.

Selengkapnya


FOTO & VIDEO

KEPALA KANTOR PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR WAHONO SAPUTRO DIPERIKSA KPK TERKAIT
KASUS RAFAEL ALUN

WORKSHOP PERKEMBANGAN TERBARU OSS RBA DALAM REZIM PERIZINAN USAHA BERBASIS
RISIKO

Lihat Semua Foto & Video


KEPALA KANTOR PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR WAHONO SAPUTRO DIPERIKSA KPK TERKAIT
KASUS RAFAEL ALUN

Kamis, 22 Jun 2023


WORKSHOP PERKEMBANGAN TERBARU OSS RBA DALAM REZIM PERIZINAN USAHA BERBASIS
RISIKO

Kamis, 22 Jun 2023


KPK TAHAN KADIS PUPR PAPUA GERIUS ONE TERKAIT KASUS LUKAS ENEMBE

Kamis, 22 Jun 2023


NAGIH UTANG GAK BOLEH BAWA2 POLISI! KENAPA?

Kamis, 22 Jun 2023


DAPATKAH AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING) DIBATALKAN? - DR. GHANSHAM ANAND, S.H.,
M.KN - PKHB UNAIR

Kamis, 22 Jun 2023


FOTO DAN VIDEO


Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro Diperiksa KPK Terkait
Kasus Rafael Alun

Workshop Perkembangan Terbaru OSS RBA dalam Rezim Perizinan Usaha Berbasis
Risiko

KPK Tahan Kadis PUPR Papua Gerius One Terkait Kasus Lukas Enembe

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

Dapatkah Akta Perdamaian (Van Dading) Dibatalkan? - Dr. Ghansham Anand, S.H.,
M.Kn - PKHB Unair
Lihat Semua


POJOK PERADI

Lihat Semua


MENURUT FAHRI BACHMID, PEMAKZULAN PRESIDEN SANGAT KOMPLEKS DAN TIDAK MUDAH

Menurut Fahri Bachmid, Pemakzulan Presiden Sangat Kompleks dan Tidak Mudah
Bekerja Sama dengan ABA, Peradi Gelar Rangkaian Terakhir Pelatihan Pelindungan
Data Pribadi
Halalbihalal Peradi Angkat Kebersamaan dan Berbagi Peran demi Pencari Keadilan
Urgensi Fungsi Pengawasan dalam Pelindungan Data Pribadi
Wujud Kasih DPN Peradi bagi Lingkungan Sekitar Peradi Tower
Lihat Semua Artikel Pojok Peradi


POJOK KUHP

Lihat Semua


DOKUMENTASI PENGESAHAN RUU KUHP MENJADI KUHP DAN PEMBAHASAN RUU KUHP

Dokumentasi Pengesahan RUU KUHP menjadi KUHP dan Pembahasan RUU KUHP
Klarifikasi 4 Pasal KUHP yang Jadi Kontroversi
Keunggulan KUHP
Perubahan Draft RUU KUHP Sebelum dan Sesudah Dialog Publik
Sosialisasi dalam Setiap Tahapan Pembentukan RKUHP
Lihat Semua Artikel Pojok KUHP


INFOGRAFIK

Lihat Semua
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 


Lihat Semua Infografik

Hukumonline Pro Pro
Referensi Tepercaya Anda dalam Riset HukumBerlangganan Hukumonline Pro sekarang
dan dapatkan:
Berlangganan Sekarang

 * Analisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa

 * Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan

 * Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis

 * Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah
   peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan.

Berlangganan Sekarang

AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia
Phone: +62 21 - 2270 - 8910Fax: +62 21 - 2270 - 8909
customer@hukumonline.comredaksi@hukumonline.com

ProLegal AnalysisPusat DataPremium Stories
SolusiRegulatory Compliance SystemDocument Management SystemIzin UsahaKonsultasi
HukumPembuatan Dokumen
Wawasan HukumKlinikBeritaJurnalOnline CourseEventPKPARankingOnline Publication
HukumonlineTentang KamiRedaksiPedoman Media SiberKode EtikSyarat Penggunaan
LayananBantuan & FAQKarir

2023 Hak Cipta Milik Hukumonline.com




Dapatkan Berita dan Klinik Hukum Terbaru dari Hukumonline.com

word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word word word word word word word word word
word word word word word word word word

mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1